JAKARTA— Komisi XI DPR RI meminta pemerintah melakukan strategi jitu untuk menjaga daya beli masyarakat dan menutup potensi kebocoran anggaran dalam APBN.
Anggota Komisi XI DPR RI Harry Poernomo menghimbau pemerintahan harus memperketat pengeluaran dengan cara bijak termasuk menutup potensi kebocoran anggaran dalam belanja modal pemerintah yang selama ini mengalami penggelembungan harga atau mark up.
“Berhemat itu tidak hanya mengurangi pembelanjaan, tapi kita mengurangi kebocoran, dimana kebocoran-kebocoran itu harus kita tutup. Dan itu banyak sekali,” tutur Harry, Sabtu, (9/11/2019).
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti perlambatan ekonomi global yang berdampak buruk pada perekonomian nasional.
Kata Anis, pemerintah harus memiliki strategi dan sikap kehati-hatian serta optimisme yang terukur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami perlambatan.
Saat ini ada sejumlah kebijakan baru yang dianggap tidak tepat waktu misalnya kenaikkan tarif BPJS Kesehatan, tarif tol dan tarif dan tarif dasar listrik.
“Kontribusi terbesar perekonomian itu dari konsumsi, nah konsumsi itu yakni berhubungan dengan daya beli masyarakat, nah tapi kebijakan yang diterapkan pemerintah itu seperti paradoks gitu,” tutur Anis.
Untuk itu, Anis meminta pemerintahan harus berhati-hati mengeluarkan kebijakan yang bisa memicu perlambatan konsumsi atau daya beli masyarakat menurun.
“Konsumen kita berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tapi daya beli masyarakat kita itu ditekan terus,” ungkap Anis Byarwati.
(dis/beritasampit.co.id)
