PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sri Widanarni, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, pada Selasa, 4 Februari 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam pengantarnya, Mendagri menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses perizinan di daerah. Ia menyoroti masih banyaknya perizinan yang dilakukan secara manual dan tatap muka, yang berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan seperti pungutan liar, gratifikasi, dan suap.
Meski sistem perizinan berbasis digital seperti Online Single Submission (OSS) telah diterapkan, Mendagri mengakui masih ada sejumlah pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan kerja sama antarinstansi menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem perizinan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Temuan dari KPK menunjukkan bahwa banyak perizinan masih dilakukan secara manual, door to door, dan person to person, yang menyebabkan risiko penyimpangan. Oleh karena itu, selain sistem digital yang sudah ada, penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat dan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta KPK menjadi hal yang krusial,” ujar Tito.
Ia menegaskan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani dalam rakor ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses perizinan usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden.
Di sisi lain, rakor ini juga membahas kondisi inflasi nasional yang dipaparkan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Ia menjelaskan bahwa pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 105,99.
Beberapa komoditas utama yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Secara nasional, inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 4,55 persen, sementara deflasi terdalam tercatat di Gorontalo sebesar 1,52 persen.
Faktor utama yang mempengaruhi inflasi adalah kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,69 persen.
Menanggapi laporan tersebut, Asisten Ekbang Sri Widanarni menyebutkan bahwa angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kalteng masih berada di 3,53 persen, terutama dipengaruhi oleh harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Ia menekankan bahwa kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama menjelang bulan Ramadan, ketika harga berbagai bahan pokok cenderung meningkat.
“Kami perlu mengantisipasi lonjakan harga pada komoditas utama seperti beras dan minyak goreng. Salah satu langkah strategis adalah dengan menggelar pasar murah atau pasar penyeimbang untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ujar Sri.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait akan melakukan pengecekan rutin terhadap stok dan distribusi bahan pokok guna menghindari kelangkaan atau lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
“Dengan adanya pasar murah dan pemantauan harga secara berkala, diharapkan inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan kebutuhan selama Ramadan dapat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
(Sya'ban)
