PALANGKA RAYA – Yayasan Betang Borneo Indonesia (YBBI) menggelar workshop pelatihan Tools Assessment untuk menjaga kelestarian sumber daya alam berbasis kearifan lokal Suku Dayak Tomun. Pelatihan ini bertujuan mengukur ketergantungan masyarakat terhadap hutan serta memahami pola interaksi adat dalam pengelolaan alam.
Bertempat di aula Friends of Nature, People and Forest (FNPF), Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin 24 Februari 2025, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Direktur YBBI, Afandy, menegaskan bahwa workshop ini berfokus pada peningkatan kapasitas enumerator lokal agar mereka dapat melakukan assessment berbasis partisipasi masyarakat. Dengan begitu, pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dapat terus berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.
“Mayoritas peralatan ritual Suku Dayak bersumber dari hutan. Hilangnya hutan akan berdampak langsung pada hilangnya kebudayaan. Melalui pelatihan ini, kami membekali enumerator dengan kemampuan mengidentifikasi kearifan lokal masyarakat adat Dayak Tomun,” jelasnya.
Para enumerator dilatih menggunakan tools assessment untuk mengidentifikasi berbagai aspek, termasuk asal-usul, nilai budaya, sistem kepercayaan, serta pola pengelolaan sumber daya alam yang diterapkan masyarakat Dayak Tomun. Pelatihan juga mencakup dokumentasi kearifan lokal dalam teknik pertanian tradisional dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Program Manager YBBI, Agustiandry menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program transisi energi yang didukung Uni Eropa, diimplementasikan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) dan Auriga Nusantara, dengan YBBI sebagai mitra pelaksana.
“Pengumpulan data ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam mendorong kebijakan partisipatif di tingkat desa dan daerah,” ujarnya.
Workshop yang difasilitasi oleh Manager Project FNPF, Petrus Basuki Budi Santoso, diikuti oleh lima warga Desa Kubung sebagai enumerator lokal. Pemilihan enumerator dari masyarakat setempat bertujuan untuk memastikan keterlibatan langsung komunitas dalam proses pendataan.
Desa Kubung memiliki wilayah administratif seluas lebih dari 3.600 hektar dengan populasi 175 kepala keluarga atau 475 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2021. Lebih dari 70 persen wilayah desa tersebut berada dalam kawasan Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT SBK.
Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam upaya preservasi dan dokumentasi kearifan lokal masyarakat adat, khususnya terkait pengelolaan hutan berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.
(Syauqi)
