PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Vent Christway, menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Galian C, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pentingnya kepemilikan izin resmi dalam menjalankan aktivitas pertambangan. Ia menjelaskan bahwa untuk kegiatan Galian C, masyarakat dapat mengurus surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ucapnya usai menghadiri rapat bersama Wakil Gubernur Kalteng serta Pejabat JPT Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Senin 24 Februari 2025.
Kegiatan pertambangan, termasuk Galian C, harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mengurus perizinan yang diperlukan terkait aktivitas usaha pertambangan.
“Hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah melakukan kegiatan Galian C karena material dari aktivitas tersebut banyak digunakan untuk pembangunan perumahan dan infrastruktur lainnya,” tambahnya.
Kegiatan Galian C memiliki cakupan yang cukup luas karena kebutuhan masyarakat akan materialnya sangat tinggi, terutama untuk pembangunan rumah dan proyek infrastruktur. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap berlandaskan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Pertambangan tanpa izin dapat berdampak negatif, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga terhadap lingkungan. Oleh karena itu, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah akan terus melakukan pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas dan praktik pertambangan yang berwawasan lingkungan,” lanjutnya.
Tentunya dalam hal ini akan melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar kegiatan pertambangan, terutama Galian C, dapat berjalan dengan baik, legal, dan memperhatikan aspek lingkungan. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai aturan berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan masalah hukum bagi para pelakunya.
“Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Tengah semakin memahami pentingnya legalitas dalam menjalankan kegiatan pertambangan, sehingga aktivitas tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek hukum dan lingkungan,” ungkapnya. (yud)
