PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah melontarkan sederet pertanyaan tajam terkait Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang tengah dibahas. Melalui juru bicaranya, Okki Maulana, Fraksi Golkar menegaskan bahwa regulasi ini tak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menjadi alat yang efektif untuk mengatur praktik pertambangan yang kerap memicu polemik di Kalteng.
Fraksi Golkar menyoroti sejumlah “lubang” dalam draf regulasi tersebut, mulai dari isu transparansi dalam penetapan Wilayah Pertambangan (WP), lemahnya sistem pengawasan di lapangan, hingga minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses perizinan tambang.
“Apakah ada sistem jaminan keuangan atau insentif yang akan diberlakukan agar reklamasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar diterapkan?” tanya Okki Maulana.
Terkait perizinan, Fraksi Golkar menyoroti implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mereka mengkhawatirkan bahwa sistem ini dapat menyulitkan pelaku usaha kecil, seperti koperasi dan penambang rakyat, yang belum memiliki kapasitas teknologi yang memadai.
Lebih lanjut, mereka juga mempertanyakan kebijakan konkret pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan serta mekanisme distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta kejelasan terkait strategi pemerintah dalam mendorong industri pengolahan mineral di Kalteng guna meningkatkan nilai tambah bagi daerah.
Tantangan lain yang disoroti adalah potensi tumpang tindih antara IUP dengan kawasan hutan lindung, lahan masyarakat adat, atau wilayah konservasi. Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai mekanisme koordinasi pemerintah provinsi dengan instansi terkait untuk mencegah konflik lahan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan, Fraksi Golkar berharap agar Raperda ini dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa peraturan ini benar-benar berpihak kepada masyarakat lokal dan mendukung tata kelola pertambangan yang lebih transparan serta berkelanjutan,” tegas Okki.
(Syauqi)
