PALANGKA RAYA – Isu mengenai pergantian pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah semakin panas. Nama Joni Gultom, mantan Plt. Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat, semakin sering disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Shalahuddin sebagai Kepala Dinas.
Joni Gultom bukanlah figur asing di dunia birokrasi. Dengan latar belakang teknik sipil dan pengalaman yang mumpuni di sektor pembangunan, ia dikenal sebagai teknokrat handal yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pembangunan di Kalimantan Tengah.
Meskipun nama Joni ramai diperbincangkan, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait kabar tersebut.
Merespons kabar yang berkembang, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, memilih untuk bersikap hati-hati. Tanpa mengonfirmasi atau membantah langsung isu tersebut, Agustiar memberikan jawaban diplomatis. ”
“Ini belum juga 100 hari kerja. Baru 53 hari berjalan. Nanti waktu yang akan menjawab,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 14 April 2025, menanggapi pertanyaan soal kemungkinan pergeseran Kepala Dinas PUPR.
Agustiar menambahkan, dalam sistem pemerintahan, pergantian pimpinan adalah sesuatu yang lumrah selama dilakukan dalam semangat penyegaran.
“Sistem itu tidak mengenal masalah dalam pergantian. Yang ada adalah penyegaran. Masa penyegaran itu untuk hal yang lebih baik,” katanya.
Isu ini menyeruak di tengah sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang masih diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt.).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai status Plt. yang belum ditetapkan secara definitif, Agustiar kembali melontarkan jawaban serupa: “Waktu yang menjawab. Masih dalam proses.”
Ia pun menegaskan bahwa tidak ada wacana reshuffle sebagaimana yang biasa terjadi di tingkat nasional.
“Kalau di pusat, itu reshuffle kabinet. Kita di daerah tidak ada kabinet. Kita ASN. Semua ada prosesnya,” tandasnya.
Meski belum terang, sinyal dari orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu seakan membuka ruang bagi perubahan struktur di tubuh Dinas PUPR Kalteng.
Hanya saja, publik masih harus bersabar. Sebab, seperti kata sang gubernur, waktu jugalah yang akan memberi jawaban.
(Sya'ban)
