PALANGKA RAYA – Sebanyak 39 calon ASN dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menapaki gerbang awal pengabdiannya lewat pelatihan dasar (latsar) golongan II dan III angkatan pertama tahun 2025 yang dimulai Selasa, 29 April 2025. Kegiatan pembekalan ini digelar secara daring dan dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kalteng, Rahmawati.
Namun, bagi Rahmawati, latsar bukan sekadar prosedur birokrasi. Ia menyebutnya sebagai “rahim” tempat lahirnya ASN berkarakter mereka yang tak hanya cekatan di balik meja, tapi juga teguh menjaga integritas dan semangat melayani.
“ASN bukan hanya bekerja, tetapi harus mengabdi dengan hati. Mereka mesti menjunjung etika, bekerja cerdas, dan menjadi pelayan rakyat yang sesungguhnya,” kata Rahmawati dalam sambutannya.
Pemerintah Provinsi Kalteng, ujar Rahmawati, tengah menyiapkan fondasi reformasi birokrasi yang serius. ASN didorong tidak lagi menjadi bagian dari mesin pemerintahan yang kaku, tetapi menjadi agen perubahan.
Latsar ini dirancang dengan kurikulum berbasis nilai-nilai BerAKHLAK, akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Pelatihan ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden, delapan agenda pembangunan nasional, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem pelayanan publik yang lebih inklusif.
Peserta akan menempuh pelatihan dengan modul yang mencakup bela negara, wawasan kebangsaan, etika publik, dan penguatan nilai dasar ASN.
Semua itu, kata Rahmawati, diarahkan untuk menghasilkan birokrat masa depan yang mampu mengambil keputusan cepat dan tepat, di tengah dinamika zaman dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.
Dalam konteks Kalimantan Tengah yang tengah bergerak menjadi pusat pertumbuhan baru, keberadaan ASN yang profesional dan visioner dianggap vital.
“Pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kualitas manusianya. ASN adalah tulang punggung pelaksana kebijakan publik,” ujar Rahmawati.
Dengan pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Kalteng menaruh harapan besar agar para CPNS yang dibina bisa menjelma menjadi aparatur negara yang siap menghadapi kompleksitas birokrasi modern, bukan sekadar pengisi kursi kantor.
(Sya'ban)
