PALANGKA RAYA – Kalimantan Tengah tancap gas menuju digitalisasi layanan publik! Dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang digelar Selasa, 29 April 2025, pemerintah provinsi menyuarakan pesan tegas: TP2DD harus aktif, bukan pasif!
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Sri Widanarni, tak segan menyindir tim percepatan digitalisasi yang dinilai kurang gerak. Berbicara di Executive Lounge Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Sri menyebut bahwa kehadiran saja tak cukup yang dibutuhkan adalah aksi nyata memperluas inovasi dan mempercepat transformasi pembayaran non tunai.
Lebih dari itu, Sri menantang seluruh anggota TP2DD untuk menunjukkan taji dalam ajang Championship TP2DD 2025.
“Forum ini bukan hanya seremonial. Ini ruang untuk berbagi inovasi, menyelesaikan masalah, dan merumuskan langkah konkret ke depan,” katanya, tegas.
Keinginan untuk mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diakui sebagai bagian dari mandat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021.
Tujuannya jelas: tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Sri percaya, dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, sektor perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, Kalimantan Tengah bisa melompat lebih jauh ke era digital.
“Digital, inklusif, dan berdaya saing,” ucapnya, merinci harapannya.
Rakorwil ini dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, Kepala Perwakilan BI Kalteng Yuliansah Andrias, serta para kepala OPD terkait.
Para pejabat datang, sambutan disampaikan. Kini, tinggal menunggu: apakah komitmen akan berubah jadi aksi.
(Sya'ban)
