Gerindra DPRD Kalteng Dorong Pembentukan Tim Terpadu Gali Potensi Pajak Daerah

SYAUQI/BERITA SAMPAI - Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Wengga Febri Dwi Tananda.

– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi untuk membentuk tim terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna menggali potensi pajak daerah yang belum tergarap secara maksimal.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Wengga Febri Dwi Tananda, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng Tahun Anggaran 2024.

Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Gerindra mengapresiasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta capaian realisasi PAD yang mencapai 104,31 persen.

Meski begitu, Fraksi Gerindra menilai masih ada potensi pajak yang belum tergarap maksimal, seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Oleh karena itu, kami merekomendasikan Pemerintah Provinsi untuk membentuk tim terpadu lintas OPD guna mengoptimalkan pemungutan pajak daerah,” ujar Wengga.

Selain itu, fraksi juga mendorong perbaikan mekanisme transparansi dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos), serta konsistensi penganggaran sesuai hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Di bidang dan reformasi birokrasi, Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah-langkah peningkatan pelayanan publik, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Namun demikian, fraksi menilai bahwa reformasi birokrasi belum menyentuh aspek mendasar dalam pelayanan publik.

“Kami meminta agar reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memperkuat etos kerja aparatur, membangun budaya pelayanan, dan menciptakan sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah praktik penyimpangan,” ungkap Wengga.

Fraksi juga meminta adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di tingkat kabupaten dan kota agar pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal.

baca juga ...  Ulat di Menu MBG SMP 1 Kotim, DPRD Kalteng Minta Izin SPPG Dicabut Jika Melanggar

(Syauqi)

Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!