SAMPIT – Rencana penutupan akses jalan utama menuju Bengkirai, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, terus menuai perhatian.
Kali ini, sorotan datang dari Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Daerah Pemilihan (dapil) II, Dadang H Syamsu, yang mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar dalam proyek pengembangan Bandara H Asan Sampit.
“Kita semua mendukung percepatan pembangunan. Tapi jangan sampai ada wilayah yang merasa ditinggalkan hanya karena pembangunan terlalu fokus pada satu sisi,” tegas Dadang, Minggu 25 Mei 2025.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kotim, khususnya Bupati, atas upaya mempercepat akselerasi pembangunan di berbagai sektor. Menurutnya, pengembangan bandara sebagai pintu masuk ekonomi memang sangat penting untuk mendongkrak pertumbuhan daerah.
“Namun perlu diingat percepatan pembangunan yang tidak merata justru dapat memicu kesenjangan dan ketimpangan sosial,” ungkapnya.
Akan muncul daerah-daerah yang semakin tertinggal. Bengkirai bisa jadi contoh, di mana masyarakat merasa diabaikan karena akses utama mereka hendak ditutup.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah pemukiman yang berbatasan langsung dengan bandara. Kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih harus menjadi perhatian utama.
Yang tidak kalah penting kata Politisi PAN ini, adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. “Partisipasi warga sangat penting. Libatkan mereka dalam dialog, agar pembangunan tidak hanya tepat sasaran tapi juga bisa memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnnya warga Bengkirai Baamang Hulu Kecamatan Baamang, menyuarakan penolakan keras terhadap rencana penutupan jalan utama yang selama ini menjadi penghubung ke pusat Kota Sampit.
Salah satu warga setempat Anjas menyebut mereka baru mengetahui rencana ini lewat pemberitaan, bukan sosialisasi langsung.
“Kami merasa tak dihargai. Harusnya ada musyawarah dulu sebelum ada keputusan sepihak,” tegas Anjas warga setempat, Sabtu 24 Mei 2025.
Masyarakat menilai keputusan itu terburu-buru serta tidak memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas harian, khususnya anak-anak yang harus menempuh perjalanan ke sekolah.
(Nardi)
