SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kotim oleh pengurus provinsi.
Ia menilai langkah ini menjadi awal positif dalam memperkuat keberadaan koperasi di daerah, terutama dalam menghadapi tantangan penertiban lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Ia menegaskan agar Dekopinda Kotim turut aktif mengawal persoalan lahan koperasi yang saat ini ikut terdampak kebijakan penertiban kawasan, menyusul terbitnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Menurutnya, banyak lahan plasma yang dikelola oleh koperasi masyarakat, namun turut disita oleh Satgas PKH.
“Dekopinda harus jadi jembatan komunikasi. Informasikan ke Satgas bahwa lahan itu milik masyarakat melalui koperasi, semoga ada pertimbangan dari mereka, jangan sampai masyarakat yang bergantung hidup di atas lahan itu kehilangan mata pencaharian,” ujarnya, Selasa 27 Mei 2025.
Rimbun juga menyoroti pentingnya kolaborasi koperasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian desa. Ia meyakini jika sinergi itu dijalankan, maka manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat.
“Peran koperasi dan BUMDes harus saling melengkapi. Ini akan mempermudah pemerintah mewujudkan program ekonomi kerakyatan yang nyata di desa,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menegaskan DPRD Kotim siap mendukung penguatan kelembagaan koperasi. Ia berharap Dekopinda menjadi wadah strategis untuk memperjuangkan kepentingan koperasi berbasis masyarakat.
“Pelantikan kemarin menjadi momentum untuk membangun sinergi antara koperasi dan pemerintah daerah. Harapannya, koperasi bisa semakin kuat dan hadir nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Rimbun. (nardi)
