PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menandai 100 hari masa kerjanya dengan sejumlah capaian program yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintahan periode 2025-2030 ini menegaskan komitmennya sebagai pemerintahan yang pro-rakyat melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi desa.
Dalam konferensi pers 100 hari kerja di Istana Isen Mulang, Senin sore, 2 Juni 2025, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa orientasi pembangunan pemerintahan baru ini adalah keberpihakan pada masyarakat kecil melalui program-program nyata yang langsung dirasakan dampaknya.
Salah satu program unggulan yang kini memasuki tahap persiapan adalah Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan mengintegrasikan berbagai jenis bantuan sosial dan subsidi layanan dasar. Leonard menyebutkan, kartu ini menyasar sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, hingga bantuan pasar murah.
“Kami sedang menyusun data calon penerima manfaat agar program ini tepat sasaran. Kartu ini tidak hanya simbolik, tapi menjadi alat untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat, khususnya yang tidak mampu,” ujarnya.
Dalam bidang pendidikan, program Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana mulai direalisasikan melalui subsidi UKT bagi 3.060 mahasiswa yang tersebar di 32 perguruan tinggi.
Di samping itu, langkah digitalisasi dilakukan melalui penyediaan 4.339 papan tulis interaktif dan instalasi panel surya serta koneksi internet berbasis Starlink untuk sekolah-sekolah di wilayah pelosok.
Langkah ini, menurut Leonard, adalah investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas SDM Kalimantan Tengah.
Di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi juga menggulirkan pemeriksaan kesehatan gratis di 195 puskesmas, operasi katarak dan bibir sumbing gratis, serta pemeriksaan kehamilan dan USG tanpa biaya.
Upaya penurunan stunting menjadi salah satu prioritas utama. Berdasarkan data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, prevalensi stunting di Kalteng turun 1,4 persen menjadi 22,1 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 20,6 persen pada akhir 2025.
Leonard menegaskan bahwa kerja kolaboratif lintas instansi, penandatanganan komitmen bersama, hingga kerja sama dengan BKKBN dalam program GENTING telah memperkuat upaya percepatan penurunan stunting.
Di sektor ekonomi, program Koperasi Merah Putih telah terbentuk di seluruh 1.571 desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah, usai dicanangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 22 Mei 2025.
“Koperasi ini adalah kendaraan ekonomi rakyat. Kami ingin ekonomi desa tumbuh dari bawah, bukan hanya tergantung pada pasar besar,” jelas Leonard.
Sementara itu, untuk mendukung nelayan kecil, Pemprov juga menyalurkan subsidi harga ikan sebesar Rp10.000 per kilogram untuk 2.275 kg hasil tangkapan nelayan, sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
Pemprov juga mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoperasikan empat Unit Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) di Kota Palangka Raya, melayani 55 sekolah dan 2 puskesmas dengan sasaran 15.000 siswa, ibu hamil, dan menyusui. Program ini akan diperluas dengan penambahan 9 unit SPPG di enam kabupaten/kota.
Untuk mendukung pendidikan nonformal, Pemprov telah mengusulkan pembentukan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial RI untuk tingkat provinsi dan 9 kabupaten.
Tak kalah penting, program pasar murah telah menjangkau 1.432 desa dengan total 140.000 paket sembako bersubsidi. Ini adalah langkah konkret Pemprov untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Dalam bidang infrastruktur, jalan penghubung Palangka Raya-Kuala Kurun sepanjang 152 km kini telah fungsional 100 persen, mempersingkat waktu tempuh dari 4 jam menjadi 2,5 jam.
Leonard menyampaikan bahwa 100 hari pertama ini baru langkah awal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memastikan bahwa program-program pro-rakyat menjadi wajah utama pemerintahan.
“Pak Gubernur dan Pak Wagub ingin pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Bukan pembangunan yang hanya terlihat di dokumen, tapi yang benar-benar terasa di desa-desa, di dapur rumah tangga,” tutup Leonard.
(Sya'ban)
