PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman, tidak boleh dikenakan pungutan biaya dalam program sekolah gratis.
Program sekolah gratis merupakan bagian dari kebijakan Gubernur Kalteng, Agustiar Sugianto Sabran, yang menyasar 422 sekolah di seluruh provinsi. Dinas Pendidikan telah menyiapkan anggaran melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Pokoknya dari pedalaman itu pasti gratis. Tapi kalau dia di perkotaan, nah itu harus dicek lagi dia masyarakat mampu atau tidak mampu,” ujar Reza, Sabtu 7 Juni 2025.
Ia menjelaskan, setiap siswa penerima bantuan akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp200 ribu per bulan selama 12 bulan, atau total Rp2,4 juta per tahun. Dana tersebut diperuntukkan bagi siswa yang memenuhi kriteria tidak mampu dan berasal dari daerah pedalaman.
Terkait masih adanya keluhan soal pungutan di sekolah, terutama yang berasal dari komite, Reza menegaskan bahwa siswa tidak mampu tidak boleh dipungut biaya apa pun.
“Kalau misalnya ada yang keberatan terkait dengan BPP dan lain sebagainya, BPP itu kan hasil komunikasi dengan orang tua atau komite. Nah, kalau yang tidak mampu itu tidak boleh dipungut,” katanya.
Reza juga mengaku telah menginstruksikan para kepala sekolah untuk tidak menarik biaya dari siswa yang tergolong tidak mampu. Siswa yang bersangkutan akan diminta melengkapi dokumen persyaratan sebagai bukti tidak mampu agar dibebaskan dari pungutan.
“Saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah, bagi yang tidak mampu tidak boleh dilakukan pungutan. Nanti siswa yang bersangkutan kemudian nanti akan dilengkapi persyaratan bahwa tidak boleh dilakukan pungutan,” tegasnya.
Ia memastikan, Pemprov Kalteng akan terus mendukung pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di wilayah pedalaman, melalui alokasi dana BOSDA.
(Syauqi)
