PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor usaha perkebunan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan merapikan dan menyatukan basis data lintas instansi.
“Yang jelas, kita mulai dari data dasar. Ini menjadi langkah awal. Data dari BPS, Dinas Perkebunan, Dispenda, bahkan perusahaan, semuanya akan kita simpulkan dalam satu kolaborasi,” ucap Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky Badjuri, Senin 16 Juni 2025.
Langkah awal kolaborasi tersebut dimulai dari penyelarasan data antara Dinas Perkebunan dan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
“Setelah data itu clear dengan GAPKI, kita lanjutkan dengan perusahaan yang belum tergabung. Harapannya, yang belum jadi anggota GAPKI, bisa segera bergabung,” tambahnya.
Tak hanya itu, setelah data divalidasi oleh perusahaan, Dinas Perkebunan juga akan mengonfirmasi ulang dengan pemerintah kabupaten.
“Fokus mencakup data plasma, CSR, alat berat, plat KH, penggunaan air permukaan, tenaga kerja, hingga NPWP. Setelah lengkap, data akan kita serahkan ke BPS sebagai satu pintu,” lanjutnya.
Terkait potensi PAD yang bisa dioptimalkan dari sektor ini, belum bisa menyebutkan angka pasti. Namun, potensi tersebut bisa mencapai triliunan rupiah jika seluruh sumber data dan kewenangan dikelola secara maksimal.
“Kalau hitung-hitungan dari bapak Gubernur yang menggunakan pendekatan BBM, angkanya bisa sampai 3 triliun. Kita ambil separuhnya saja, itu sudah luar biasa,” lanjutnya.
Meski demikian, bahwa tantangan terbesar masih datang dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang trennya justru menurun.
“PAD kita kurang, DBH juga turun. Padahal logikanya harusnya meningkat. Tapi karena hitungan DBH ini kewenangan pusat, kita harap ada evaluasi ke depan,” tuturnya.
Saat ini, GAPKI disebut memiliki 120 anggota perusahaan besar swasta (PBS) di Kalteng. Langkah awal optimalisasi akan difokuskan pada mereka, sebelum diperluas ke pelaku usaha lainnya.
“Kita ingin GAPKI bisa bantu sosialisasikan arahan pimpinan kita, Pak Gubernur. Ini soal kepentingan bersama,” ungkapnya. (yud)
