PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029.
Tanggapan disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu pagi, 18 Juni 2025.
Edy menegaskan, strategi reformasi pendapatan asli daerah (PAD) ke depan akan difokuskan pada diversifikasi dan optimalisasi sumber daya lokal.
“Kalau PAD 2020-2024 mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor, maka untuk 2025-2029, arah pengembangan akan diperluas ke enam sektor strategis,” ujar Edy.
Enam fokus tersebut meliputi pengembangan potensi sumber daya alam lokal, penguatan sektor pariwisata prioritas (Taman Nasional Tanjung Puting dan Sebangau), kerja sama ekonomi antarwilayah dan luar negeri, penguatan tata kelola BUMD, pengembangan program satu desa satu produk unggulan, dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Puting.
Untuk menopang kebutuhan pembangunan jangka menengah, Pemprov melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah terus berinovasi dengan strategi penguatan basis data wajib pajak, digitalisasi layanan, optimalisasi sektor strategis, serta perluasan sumber penerimaan baru.
“Sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan menjadi perhatian khusus. Kami mendorong penerapan plat KH, pembelian BBM di Kalteng, kewajiban perekrutan tenaga kerja lokal, pembayaran gaji melalui Bank Kalteng, optimalisasi pajak air permukaan, pajak alat berat, CSR, serta pelaksanaan pola kemitraan plasma 20 persen secara transparan,” terang Edy.
Pemprov juga menyadari ketergantungan terhadap pajak kendaraan bermotor tidak ideal untuk menopang pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan akan digenjot.
“Pembangunan pelabuhan Bahaur–Batanjung dan konektivitas antarwilayah seperti Buntok–Kuala Kapuas menjadi langkah strategis mendukung pemasaran hasil hilirisasi langsung, tanpa harus melewati pelabuhan Banjarmasin,” imbuhnya.
Terkait strategi belanja daerah, Pemprov akan mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Belanja operasional seperti pengadaan mobil pejabat, SPPD, dan ATK akan disederhanakan. Belanja pegawai akan dievaluasi kembali sesuai amanat peraturan yang berlaku sebelum tahun 2027.
Untuk menopang pertumbuhan ekonomi hingga 2029, Pemprov mendorong pembangunan infrastruktur industri pengolahan, kawasan ekonomi terpadu, serta pariwisata berbasis alam, adat, dan buatan. Kesiapan SDM melalui pendidikan vokasi juga menjadi prioritas.
“Monitoring kinerja pembangunan dilakukan triwulanan melalui Rakordalev. Indeks SPBE kita tahun 2024 mencapai 2,87 atau kategori baik. Hal ini menunjukkan keseriusan kami dalam transparansi dan digitalisasi,” ujarnya.
Dalam hal pemberdayaan masyarakat adat, Pemprov memastikan integrasi program melalui pengakuan hak ulayat, pengembangan wisata budaya, pendidikan budaya, dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat.
Lebih jauh, roadmap hilirisasi daerah difokuskan pada penciptaan nilai tambah lokal, pembukaan lapangan kerja, serta pengurangan ketergantungan terhadap komoditas mentah. Akselerasi pembangunan difokuskan pada SDM, infrastruktur, serta inovasi berbasis potensi lokal.
“Kami berkomitmen menyelaraskan RPJMD dengan RPJPD 2025-2045, RKPD tahunan, dan perencanaan kabupaten/kota, termasuk target capaian nasional. Semua disusun dalam sistem SIPD agar konsisten dan akuntabel,” kata Edy.
Pemprov juga menyampaikan langkah afirmatif untuk menanggulangi krisis lingkungan hidup melalui penguatan indeks kualitas lingkungan, pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta transformasi pendidikan.
Dalam aspek pemerataan pembangunan, Edy menyebutkan bahwa skema pendanaan disusun berdasarkan kontribusi ekonomi wilayah. Zona timur, khususnya klaster Buntok dan Muara Teweh, akan mendapat porsi anggaran lebih besar dalam lima tahun ke depan.
“Buntok akan mendapat dorongan 5-6 persen lebih tinggi dari klaster lain. Potensi industri pengolahan, transportasi, dan perdagangan besar ada di wilayah timur dan akan menjadi motor pertumbuhan baru,” pungkasnya.
(Sya'ban)
