PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mendorong pendekatan kolaboratif dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui skema perhutanan sosial, dengan menyuarakan kembali pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Hal ini ditegaskan dalam seminar bertajuk “Pelaksanaan Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim pada Area Perhutanan Sosial sebagai Wujud Kontribusi terhadap Pencapaian FOLU Net Sink 2030,” yang digelar di Desa Tanjung Taruna, Rabu 18 Juni 2025.
Mewakili Bupati H Ahmad Rifa'i, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Herman Wibowo menekankan bahwa pemberdayaan warga menjadi kunci dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah daerah menyambut baik kolaborasi antar-lembaga yang dinilai dapat memperkuat ketahanan sosial-ekologis di tingkat tapak.
“Penanganan karhutla bukan hanya soal pemadaman, tapi bagaimana masyarakat diberdayakan agar menjadi pelindung hutannya sendiri. Di Desa Tanjung Taruna ini, kita melihat contoh sinergi antara perlindungan ekosistem dan penguatan ekonomi warga,” ujar Herman.
Seminar ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Panitia SKLH Kalimantan, Yayasan Penyelamatan Orangutan, hingga Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Kesepakatan kerja sama pun diteken untuk memperkuat tiga fokus kegiatan utama dalam program mitigasi perubahan iklim berbasis perhutanan sosial.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Enik Eko Wati, mengatakan kerja sama ini mencakup pelestarian kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi berbasis kehutanan berkelanjutan. Program ini mendapat dukungan pendanaan awal dari Pemerintah Jerman.
“Kami berharap upaya ini bisa menjaga kelestarian hutan sembari mengangkat taraf hidup masyarakat. Kawasan perhutanan sosial yang sudah diserahkan kepada LPHD harus benar-benar menjadi ruang hidup dan penghidupan yang lestari,” jelas Enik.
Program ini sejalan dengan target nasional FOLU Net Sink 2030, yaitu kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak emisi karbon daripada yang dilepaskan. Inisiatif ini dinilai relevan dengan tantangan Pulang Pisau yang kerap menjadi titik rawan karhutla.
Semangat gotong royong dan kehadiran lintas sektor dinilai menjadi kekuatan utama untuk menjawab tantangan iklim dan kehutanan ke depan. Pemerintah daerah berharap pendekatan serupa dapat direplikasi di wilayah lain yang mengelola kawasan perhutanan sosial. (ds)
