PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar pelaksanaan belanja hibah dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Mekanisme pemberian hibah juga diminta untuk disempurnakan agar lebih efektif.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, dalam rapat paripurna ke-12 masa sidang III tahun 2025, Rabu, 18 Juni 2025.
“Untuk itu harus dilaksanakan dengan menjunjung asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabel,” tegasnya.
Selain itu, Banggar DPRD bersama Pemprov Kalteng menyatakan komitmen untuk menyusun APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 agar lebih realistis, produktif, dan tepat sasaran.
Banggar DPRD juga mendorong agar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran mempertimbangkan kondisi fiskal aktual, potensi penerimaan riil, serta kebutuhan belanja prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalteng secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, Banggar DPRD mendorong agar UPTD Samsat tidak hanya menjadi instansi administratif, tetapi juga memiliki fungsi proaktif dalam mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan dan alat berat. Termasuk melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak, membangun sistem digitalisasi pelayanan, serta menghilangkan praktik tatap muka yang rawan penyimpangan.
“Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Samsat harus menjadi prioritas,” tutupnya.
(Syauqi)
