PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 sebesar Rp796,24 miliar atau 80,18 persen. Defisit tersebut disebabkan oleh tidak tersalurkannya dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, saat dimintai keterangan terkait defisit anggaran daerah tahun 2024.
“Jadi pendapatan daerah itu ada dua sumber, satu PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan satu lagi transfer pusat. Adanya defisit anggaran kita tahun 2024 karena (dana) transfer pusat yang tidak disalurkan itu penyebabnya,” kata Anang Dirjo, Rabu, 18 Juni 2025.
Saat ditanya mengenai alasan tidak disalurkannya dana transfer tersebut, Anang mengaku belum mengetahui secara pasti penyebabnya.
“Nah ini kurang tahu kita, ini dari pusat,” ujarnya.
Anang menegaskan, agar ke depan tidak bergantung sepenuhnya kepada dana transfer pusat, pihaknya akan berupaya meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah.
“Ya kita berusaha supaya tidak ketergantungan. Kita coba meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah yang memang belum optimal,” tegasnya.
Sebelumnya, defisit anggaran tersebut juga diungkapkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng dalam rapat paripurna ke-12 masa sidang III tahun 2025.
“Berdasarkan atas realisasi pendapatan, belanja, dan transfer tahun anggaran 2024, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp796,24 miliar lebih atau 80,18 persen,” kata Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, dalam rapat tersebut.
(Syauqi)
