PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, mendorong pembangunan jembatan timbang di jalur Palangka Raya-Kuala Kurun. Langkah ini dinilai penting untuk menertibkan aktivitas truk perusahaan yang berpotensi merusak infrastruktur jalan tersebut.
Menurutnya, masih banyak ditemukan truk over dimension over loading (odol), khususnya pengangkut kayu, yang melintas di jalur tersebut meski ruas jalan itu sudah dinyatakan fungsional.
“Yang jelas kita ada kesulitan pengawasan secara tetap. Saya selalu menyarankan kepada Dinas Perhubungan, kita punya sarana jembatan timbang. Mudah-mudahan tahun ini dilaksanakan,” ujarnya, Senin, 30 Juni 2025.
Lohing mengungkapkan bahwa kendala pembangunan jembatan timbang selama ini terletak pada kewenangan yang masih berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
“Soalnya kendala jembatan timbang ini, kalau yang kemarin-kemarin, kewenangan sudah kementerian. Padahal pemerintah daerah mampu membuat itu, tapi kewenangan,” katanya.
Ia pun berharap agar Kepala Dinas Perhubungan Kalteng, Yulindra Dedy, dapat mengupayakan koordinasi agar pembangunan jembatan timbang bisa segera dilakukan, meskipun kewenangannya berada di pusat.
“Mudah-mudahan Pak Dedy selaku Kadis Perhubungan bisa, baik itu kewenangan pusat, segera dibangun jembatan timbang baru. Itu efektif,” tuturnya.
Lohing menambahkan, selain untuk penertiban, jembatan timbang juga berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola secara optimal.
“Kewenangannya kita tidak ngerti, pusat yang ambil alih. Padahal itu sebenarnya, kalau jujur, jembatan timbang disitulah sumber PAD. Tapi itulah pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan. Tapi mudah-mudahan hal semacam itu bisa dikembalikan ke daerah,” pungkasnya.
(Syauqi)
