SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 terus menyoroti kondisi jalan rusak dari Desa Bejarau menuju Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean. Jalan sepanjang dua kilometer yang mengarah ke Simpang Bejarau itu disebut rusak parah dan sangat membahayakan warga, terutama karena menjadi akses utama ke Rumah Sakit Pratama Parenggean.
Andi Lala dari Fraksi Gerindra menuturkan bahwa janji pemerintah daerah untuk memperbaiki jalur tersebut sudah lama digaungkan sejak 2023, 2024 hingga 2025, namun tak kunjung direalisasikan. Ia menegaskan bahwa jalan ini vital karena melewati kawasan padat penduduk dan langsung menuju fasilitas kesehatan penting.
“Sudah berulang kali kami tagih janji itu. Jalur ini kanan kirinya penuh rumah warga, dan menjadi akses utama ke rumah sakit. Tidak bisa lagi ditunda,” ucap Andi Lala, Rabu 2 Juli 2025.
Ia menyebutkan, sempat ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,5 miliar untuk perbaikan jalan, namun gagal dicairkan karena kebijakan efisiensi dari pusat. Kini ia mendorong agar sisa Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit digunakan setidaknya untuk pengerasan awal.
“Minimal tahun ini dikerjakan dulu pengerasan, pakai anggaran sekitar Rp500 juta sampai Rp750 juta. Tahun depan baru kita dorong untuk diaspal,” tegasnya.
Sementara itu, Abdul Sahid dari Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penganggaran dari sisa DBH Sawit yang nilainya mencapai Rp4 miliar untuk memperbaiki jalan tersebut. Ia meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan itu dalam APBD Perubahan.
“Kami berharap dana DBH sawit bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, terutama akses jalan menuju RS Pratama. Jalan itu sangat penting dan sering dilalui warga dalam keadaan darurat,” kata Abdul Sahid.
Ia mengungkapkan, tak sedikit warga yang kehilangan nyawa di perjalanan karena tidak bisa segera mendapat penanganan medis akibat buruknya kondisi jalan. “Ini bukan hanya soal jalan, tapi soal nyawa. Pemerintah jangan tutup mata,” ujarnya.
Senada, Seto Hadi dari Fraksi PDI Perjuangan juga menilai bahwa perbaikan jalan Bejarau–Parenggean sudah sangat mendesak. Menurutnya, jalan tersebut merupakan cermin wajah Kelurahan Parenggean yang menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD dari sektor perkebunan.
“Banyak warga yang seharusnya bisa diselamatkan tapi terlambat sampai rumah sakit karena jalan rusak. Termasuk ibu-ibu yang melahirkan dalam kondisi darurat. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara kontribusi ekonomi Parenggean dengan kondisi infrastrukturnya. “Aneh kalau jalan provinsi yang bukan kewajiban kabupaten bisa bagus, tapi jalan kabupaten dibiarkan rusak,” ucapnya.
Ketiganya sepakat, jika permintaan ini tidak mendapat respons dalam APBD Perubahan, maka mereka akan langsung meminta dukungan dari perusahaan-perusahaan besar di wilayah tersebut melalui program CSR.
“Kalau tidak bisa dianggarkan, kami akan datangi perusahaan satu per satu. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap akses yang menunjang aktivitas mereka setiap hari,” ujarnya. (nardi)
