PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering, menyoroti ketidakjelasan manfaat dari program nasional cetak sawah rakyat, khususnya di wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Hal ini disampaikan Freddy setelah melakukan reses perorangan beberapa waktu lalu.
“Jadi warga masyarakat pada umumnya, khususnya di daerah Kapuas dan Pulang Pisau, kan hampir semua ada program nasional cetak sawah rakyat. Itu belum ada kejelasan tentang manfaat yang diterima oleh masyarakat,” kata Freddy, Senin, 14 Juli 2025.
Menurutnya, permasalahan tersebut muncul karena minimnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan program.
“Jadi harusnya ada koordinasi dari pemerintah maupun pusat, khususnya mungkin pihak ketiga berkenaan dengan cetak sawah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen kemitraan pemerintah terhadap masyarakat pemilik lahan. “Bagaimana terhadap komitmen kemitraan (pemerintah) terhadap masyarakat, katakanlah pemilik lahan,” imbuh Freddy.
Ia menyebutkan, hal ini menjadi salah satu persoalan yang menonjol saat dirinya turun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan, sebagian besar warga yang mayoritas petani, mengusulkan alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun sawit karena pertimbangan ekonomi.
“Wajarlah masyarakat kan melihat tren yang ada. Petani itu, karena ada harga komoditas tertentu yang tidak menentu, malah cenderung tidak menguntungkan,” ujarnya.
Freddy menambahkan, banyak warga kini mengusulkan bantuan bibit sawit, dan pihaknya meminta agar pemerintah mengakomodasi permintaan tersebut.
“Jadi banyak warga yang mengusulkan bibit sawit, sehingga dalam hal ini kita meminta pemerintah untuk juga mengakomodir pengadaan bibit sawit untuk dilaksanakan,” pungkasnya.
(Syauqi)
