PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakui bahwa kebijakan pembatasan wartawan dalam kegiatan-kegiatan resmi merupakan bagian dari upaya menertibkan peliputan yang dinilai selama ini belum sesuai dengan tata aturan keprotokolan.
Di sisi lain, hal ini juga mencerminkan belum maksimalnya edukasi terhadap peliput dan personel internal pemerintah mengenai etika dalam pelaksanaan acara resmi.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyebut bahwa banyak peliput yang masih belum memahami batasan dan alur kegiatan formal pemerintahan.
“Mohon maaf, kami sampaikan bahwa misal ada kawan-kawan yang memahami dengan keprotokolan, ada juga yang tidak memahami dan tidak teredukasi. Tapi ini menjadi PR bagi kami supaya bisa teredukasi bahwa setiap pelaksanaannya itu ada aturan dan etika di dalamnya,” ujar Rangga saat ditemui usai acara Pisah Sambut Kepala Kejati Kalteng di Kantor Gubernur, Jumat malam, 18 Juli 2025.
Rangga menyebut pembatasan hanya dilakukan pada ruang kegiatan yang harus dikondisikan dengan tertib, bukan pada akses terhadap informasi atau pemberitaan.
“Kami tidak ada membatasi untuk memberitakan. Tapi kita harus paham bahwa pembatasan ini hanya di pelaksanaan kegiatan yang harus benar-benar terkontrol,” tegasnya.
“Karena kita ada tamu dari luar daerah, kita juga ada tamu-tamu yang harus diberikan pelayanan yang nyaman, sehingga pengaturan memang tetap perlu. Di manapun harus ada pengaturan,” sambungnya.
Ia mencontohkan, pada sejumlah acara sebelumnya, ketidakteraturan menyebabkan ketidaknyamanan, bahkan insiden yang seharusnya bisa dihindari.
“Teman-teman bisa memahami, ketika kegiatan ini terus berulang dan sangat crowded, mohon maaf, ada salah satu pejabat tinggi yang harus tersikut. Saya tidak tahu itu memang media atau seperti apa, atau protokol atau apa. Tapi pada prinsipnya, menghindari crowded itu kita atur sedemikian rupa. Jadi bersama-sama kita menata,” ujarnya.
Rangga menambahkan bahwa langkah ini masih dalam tahap awal dan akan terus dievaluasi, termasuk memberi ruang untuk masukan dari kalangan media.
“Inikan baru tahap awal. Kita sedang uji coba. Nanti kita akan evaluasi dari sisi mana ada kekurangan,” katanya.
Terkait kebutuhan media terhadap visual peliputan, pihak Diskominfosantik akan menyiapkan dokumentasi resmi dalam bentuk video kegiatan yang bisa diakses seluruh media.
“Kita akan memberikan akses full video. Kominfo mengambil video dari awal sampai akhir, nanti akan kita share di Drive untuk kawan-kawan,” jelas Rangga.
Meski ada pembatasan ruang, sesi doorstop tetap diberikan bagi wartawan untuk memperoleh pernyataan resmi dari pejabat. “Kalau doorstop bisa, seperti tadi bisa saja. Kalau yang dibatasi itu di dalam aulanya,” tutupnya.
(Sya'ban)
