PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya kedaulatan data daerah dalam era digital melalui pengembangan platform terintegrasi bernama Huma Betang Center.
Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan transformasi digital pemerintahan, tetapi juga strategi untuk mengamankan dan memanfaatkan data sebagai aset strategis daerah.
Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, dalam Rapat Sinkronisasi Data Aplikasi Kartu Nama Huma Betang, Senin, 21 Juli 2025, di Aula Kanderang Tingang, Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalteng.
Menurut Rangga, Aplikasi Huma Betang tidak hanya berperan sebagai superapp layanan publik, tetapi menjadi infrastruktur utama dalam pengelolaan big data milik pemerintah daerah.
Ia menekankan, penguasaan data internal menjadi hal krusial di tengah masifnya ketergantungan pada platform eksternal dan layanan cloud asing.
“Kedaulatan data bukan jargon, ini strategi bertahan dan berkembang. Kita membangun sistem sendiri, dengan arsitektur digital yang aman, terintegrasi, dan berbasis pada data milik kita sendiri,” tegas Rangga.
Platform Huma Betang Center mengintegrasikan layanan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk data penduduk, sosial, infrastruktur, keuangan daerah, pendidikan, hingga isu kesehatan dan ketenagakerjaan.
Basis data ini juga ditopang oleh kecerdasan buatan melalui Kalina, asisten virtual yang bertugas menjembatani interaksi masyarakat dengan pemerintah.
Lebih dari sekadar alat bantu, Kalina dirancang sebagai pusat layanan digital 24 jam yang mampu menindaklanjuti laporan warga, memverifikasi data, hingga memberikan respons otomatis berbasis Natural Language Processing (NLP).
Sistem ini mempercepat proses birokrasi dan memperluas akses layanan hingga ke masyarakat terpencil.
Rangga menambahkan bahwa melalui pendekatan ini, Pemprov Kalteng juga memperkuat transparansi, pengawasan lintas sektor, dan kecepatan respons terhadap isu publik.
Salah satu contohnya adalah fitur Smart Media Monitoring yang memungkinkan pemantauan sentimen masyarakat terhadap kebijakan secara real-time.
Diskominfosantik menargetkan Huma Betang Center akan menjadi pusat kendali digital Kalteng yang didukung penuh oleh gubernur dan akan digunakan dalam berbagai layanan lintas sektor, termasuk penyaluran bantuan sosial yang diperkirakan menjangkau lebih dari 400 ribu warga.
“Kita tidak hanya membuat aplikasi, tetapi membangun ekosistem data yang memperkuat kemandirian daerah. Ini akan jadi warisan strategis Kalteng di masa depan,” ujar Rangga.
Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, seluruh OPD diminta menyediakan data prioritas dalam format terstandar, termasuk jadwal penyaluran bantuan, jenis program, data desa, dan informasi kependudukan.
Tanpa kelengkapan dan akurasi data, integrasi sistem akan sulit dicapai.
Dengan sistem ini, Kalteng berambisi menjadi provinsi percontohan digital berbasis kearifan lokal, yang mengedepankan keterbukaan, efisiensi, dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan di era teknologi.
(Sya'ban)
