PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengadakan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Manajemen Holistik untuk Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Aula Bapperida Kalteng, Senin, 21 Juli 2025.
Lokakarya ini secara resmi dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida, Leonard S. Ampung.
Dalam sambutannya, Leonard menegaskan pentingnya lokakarya ini sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian target SDGs di tingkat nasional maupun daerah.
“Kegiatan ini sangat penting dalam rangka percepatan target SDGs Nasional, yang merujuk pada target global tahun 2030 dan sasaran RPJMN. Presiden RI telah menetapkan Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar Leonard.
Kalimantan Tengah, lanjut Leonard, menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pilot project kerja sama bilateral Indonesia-Jerman dalam program penguatan implementasi SDGs periode 2024-2027.
Proyek ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong seluruh peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengikuti kegiatan secara aktif dan serius.
Leonard menyampaikan bahwa pencapaian 17 tujuan dan 169 target SDGs membutuhkan kerja sama lintas sektor dan pendekatan menyeluruh berdasarkan empat pilar pembangunan: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.
“Saya minta seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan membangun SDM unggul guna mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia, Zulhasni, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk konkret dari kemitraan strategis Indonesia-Jerman dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat daerah.
Ia menyebut, ada sejumlah tantangan dalam implementasi SDGs di Kalimantan Tengah, seperti penyelarasan rencana pembangunan, koordinasi antarsektor, kesenjangan sosial, hingga keterbatasan sumber daya dan sistem pemantauan.
“Melalui proyek kerja sama ini, fokus akan diarahkan pada penguatan perencanaan kebijakan, kemitraan multipihak, serta prinsip Leave No One Behind (LNOB), terutama yang berorientasi pada kesetaraan gender dan inklusi sosial,” ujar Zulhasni.
Kegiatan itu akan digelar selama tiga hari hingga 23 Juli 2025. Kegiatan ini turut menghadirkan para narasumber dari Sekretariat Nasional SDGs, para pakar pembangunan berkelanjutan, serta diikuti oleh seluruh perwakilan OPD lingkup Pemprov Kalteng.
(Sya'ban)
