PALANGKA RAYA – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi multipihak dalam rangka mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di daerah.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Manajemen Holistik untuk Implementasi SDGs, yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Senin, 21 Juli 2025.
Leonard menyatakan bahwa upaya percepatan SDGs bukan hanya sekadar memenuhi komitmen global, tetapi merupakan langkah konkret dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 sebagai landasan hukum nasional yang menegaskan pentingnya pelaksanaan SDGs hingga tingkat daerah.
“Pelaksanaan SDGs harus menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah. Maka, sinergisitas lintas sektor dan antar level pemerintahan menjadi faktor kunci,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Leonard juga menyoroti bahwa Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai salah satu daerah pilot project kerja sama Indonesia-Jerman dalam program penguatan implementasi SDGs periode 2024-2027.
Penunjukan ini, menurutnya, merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tantangan bagi daerah untuk dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada hasil.
Ia mengingatkan bahwa SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang dikelompokkan dalam empat pilar utama: sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.
Oleh karena itu, Leonard meminta para peserta lokakarya, yang terdiri dari berbagai unsur organisasi perangkat daerah (OPD), agar mengikuti kegiatan secara serius dan aktif.
“Saya minta seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan SDGs 2030, sekaligus membangun SDM unggul demi Kalteng yang Berkah, Maju, dan Sejahtera,” ujar Kepala Bapperida tersebut.
Lebih lanjut, Leonard juga menyampaikan bahwa lokakarya ini menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Dengan penguatan kapasitas ini, kita berharap program-program daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara komprehensif,” imbuhnya.
(Sya'ban)
