KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program Nasional Tiga Juta Rumah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi dengan daerah dalam menstabilkan harga dan mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat.
Pemkab Kapuas mengikuti jalannya rakor melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas. Hadir mewakili Bupati, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Raison, bersama Kepala BPS Kapuas Ahmad Nasrullah serta jajaran terkait. “Kita akan menggiring program ini, dan tentunya mengupayakan supaya Kapuas siap menerima program dari Pemerintah pusat ini,” ungkap Raison pada keterangannnya usai menghadiri kegiatan zoom, Rabu 30 Juli 2025.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, turut membahas kondisi terkini inflasi nasional dan regional, dengan apresiasi khusus kepada Kalimantan Tengah sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan inflasi tahunan terendah sebesar 1,06 persen, jauh di bawah rerata nasional yang berada di angka 1,87 persen.
Tomsi menekankan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah dalam mengawasi harga-harga bahan pokok, memastikan ketersediaan stok pangan, serta menjaga stabilitas pasar, khususnya menjelang akhir tahun dan musim paceklik.
Dari sisi data, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 36 provinsi, terutama disumbang oleh harga cabai rawit, bawang merah, dan beras. Komoditas-komoditas ini dikategorikan rawan secara harga berdasarkan hasil pantauan Kantor Staf Presiden.
Di sektor pangan, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyoroti persoalan beras oplosan dan menyampaikan bahwa kebijakan satu harga dalam HET beras akan segera difinalkan, sembari tetap menyalurkan stok yang ada di pasaran agar tidak terjadi kelangkaan.
Sementara itu, Perum Bulog memproyeksikan kebutuhan anggaran penyaluran beras SPHP sebesar Rp1,3 triliun untuk periode Juli–Desember 2025, demi menjaga daya beli masyarakat dan mendukung operasi pasar murah.
Menutup rakor, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR memaparkan capaian Program Nasional Tiga Juta Rumah yang hingga akhir Juli baru terealisasi 8,14 persen atau sebanyak 244.248 unit secara nasional, menandakan perlunya dukungan lebih intensif dari pemerintah daerah untuk mendongkrak realisasi program strategis tersebut. (ds)
