PALANGKA RAYA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan klarifikasi terkait penyidikan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terhadap dugaan tindak pidana pertambangan mineral bukan logam jenis zirkon di wilayah tersebut.
Kepala Dinas ESDM Kalteng, Vent Christway, membenarkan bahwa Bareskrim telah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut. Menurut Vent, dugaan itu terungkap setelah pihaknya mengevaluasi perizinan pertambangan di Kalteng.
“Pada Juni lalu kami melakukan rekonsiliasi terhadap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan, salah satunya pemegang IUP zirkon,” kata Vent saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan menjerat PT Karya Res Lisbeth Mineral serta seorang direktur perusahaan yang diduga terlibat. Vent menyebutkan, lokasi IUP zirkon perusahaan tersebut berada di Kota Palangka Raya.
“Masuk di daerah Takaras, sekitar itu, mereka (diusut) karena berdasarkan hasil evaluasi kami, ada beberapa kewajiban yang belum dipenuhi oleh perusahaan,” ujarnya.
Kewajiban yang belum dipenuhi, antara lain akuntabilitas pelaporan. Pihaknya juga masih mengevaluasi aktivitas penambangan zirkon yang dilakukan PT Karya Res Lisbeth Mineral.
“Masih kami lakukan evaluasi, IUP perusahaan ini ada satu di daerah saja, kami belum berkoordinasi dengan pihak kepolisian, baru tahu dari pemberitaan media,” kata Vent.
Dugaan tambang ilegal ini muncul setelah Dinas ESDM Kalteng mengeluarkan surat pembatalan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahap operasi produksi. Surat tersebut merupakan hasil evaluasi dan monitoring terhadap aktivitas pertambangan mineral bukan logam jenis zirkon di wilayah itu.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
