PALANGKA RAYA – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 diperkirakan turun. Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mendesak pemerintah provinsi mengoptimalkan pendapatan asli daerah, terutama dari perusahaan besar swasta (PBS).
Nafsiah, menekankan pentingnya menggali potensi dari tiga sektor utama yakni perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
“Baik melalui pajak alat berat, pajak air permukaan, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan bisa lebih optimal,” kata Nafsiah, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Ia menilai kinerja penerimaan daerah pada 2024 dan 2025 masih cukup baik. Namun, pada 2026 justru terjadi penurunan.
“Untuk tahun 2025 masih bagus, tapi 2026 ada penurunan. Jadi kita harapkan pada semester II 2026 nanti itu akan ada peningkatan,” ujarnya.
Menurutnya, pada rapat Banggar DPRD telah memberikan masukan kepada pemerintah provinsi agar pemerintah melibatkan lebih banyak sektor. PBS, terutama dari perkebunan dan kehutanan, diminta meningkatkan kesadaran membayar pajak.
“Pada saat kami pembahasan untuk anggaran murni 2026 itu memang turun dari sektor pendapatan. Tapi kami terus mengawasi ini dengan harapan perusahaan besar itu terus didorong,” kata Nafsiah.
Ia menambahkan, ada usulan agar DPRD maupun pemerintah memanggil langsung perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk mengklarifikasi kontribusi mereka terhadap PAD Kalteng.
“Kita harap ya bisa lebih optimal,” ujarnya.
(Syauqi)
