PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah provinsi serius mengoptimalkan potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Namun, langkah itu diingatkan agar tidak menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.
“Fraksi mendorong optimalisasi yang realistis dari sumber-sumber sah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak alat berat yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie, saat membacakan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna ke-20 di gedung DPRD Kalteng.
Endang menambahkan, optimalisasi pajak itu juga harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 6 ayat (1) yang mengatur jenis-jenis pajak provinsi.
“Namun Fraksi menegaskan agar jangan sampai upaya peningkatan pendapatan membebani masyarakat maupun dunia usaha,” ujarnya.
Pada sisi belanja, Gerindra mengkritisi penggunaan anggaran yang dianggap kurang mendesak. Fraksi menilai kegiatan seremonial berbiaya besar maupun perjalanan dinas seharusnya bisa dikurangi, dan anggarannya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi sungai yang memperlancar distribusi barang ke wilayah pedalaman akan berdampak langsung dalam menekan ketimpangan atau perbedaan harga antarwilayah,” kata Endang.
(Syauqi)
