PALANGKA RAYA – Mahasiswa, pelajar, pengemudi ojek online (ojol), hingga masyarakat umum di Kota Palangka Raya berencana mengadakan aksi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat siang, 29 Agustus 2025
Aksi tersebut dipicu oleh dua isu utama, yakni kenaikan tunjangan Anggota DPR RI serta insiden tragis di Jakarta Pusat yang menewaskan seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan (21).
Korban dilaporkan tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat kerumunan massa aksi di sekitar Gedung DPR, Kamis malam, 28 Agustus 2025.
Rekaman video peristiwa itu beredar luas di media sosial. Dalam tayangan terlihat rantis terus melaju meski korban sudah terkapar, memicu gelombang kecaman publik dan desakan agar kepolisian bertanggung jawab.
Menanggapi rencana aksi, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan memastikan pihaknya menghormati aspirasi masyarakat.
Ia hanya menekankan agar demonstrasi berjalan damai tanpa merusak fasilitas publik.
“Ya enggak apa-apa, silakan demo yang penting tertib. Fasilitas tolong dijaga,” ujar Iwan saat ditemui di Bundaran Besar Palangka Raya, Jumat pagi.
Di sisi lain, komunitas ojol di Palangka Raya juga menyuarakan keprihatinan mendalam.
Ketua Penyambung Kopdar Mitra Go-Jek Palangka Raya, Gandi Setiawan, menegaskan tragedi tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi aparat.
Ia mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan.
“Kami meminta untuk ditindak tegas dan diusut setuntas-tuntasnya perihal permasalahan yang terjadi ini,” kata Gandi saat dikonfirmasi, Jumat pagi.
Ia menambahkan, para pengemudi ojol kerap turun ke jalan menyampaikan aspirasi, sehingga mereka seharusnya mendapat jaminan keamanan saat aksi berlangsung.
“Semoga ke depan tidak ada lagi korban dari kami para ojol yang ingin menyuarakan atau menyampaikan aspirasi, baik di DPR maupun di tempat lainnya saat aksi demo,” imbuhnya.
Lebih jauh, Gandi menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penyelidikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
“Tolong diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, prosesnya harus transparan,” tegasnya.
(Sya'ban)
14 Mei 2026
19:35
