PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin pagi, 8 September 2025.
Menurut Yuas, akurasi data menjadi kunci dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk Kartu Huma Betang.
Ia meminta Dinas Sosial segera menuntaskan pemutakhiran melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Update data, laporkan data supaya tidak dobel, dan di-SK-kan Gubernur penerimanya. Itu yang nomor satu untuk program Kartu Huma Betang,” tegasnya.
Kalteng sendiri mencatat kenaikan tipis angka kemiskinan dari 5,17 persen pada Maret 2024 menjadi 5,18 persen pada Maret 2025. Meski masih di bawah rata-rata nasional 8,47 persen, tren ini menurut Yuas tetap perlu diwaspadai.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) disebutnya harus terus digencarkan sebagai langkah pengendalian inflasi.
“Terus berjalan, ya, SPHP, Gerakan Pangan Murah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat 2,31 persen (y-o-y) dengan deflasi bulanan -0,08 persen.
Penurunan harga beras menjadi salah satu faktor penopang, di samping turunnya harga cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pengendalian inflasi berperan besar dalam menurunkan angka kemiskinan.
Ia menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2025 masih mencapai 23,85 juta jiwa, dengan 2,38 juta tergolong miskin ekstrem.
(Sya'ban)
