PALANGKA RAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan inflasi nasional pada Agustus 2025 berada dalam kondisi terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tercatat sebesar 2,31 persen secara tahunan (y-o-y) dan mengalami deflasi bulanan -0,08 persen (m-t-m).
“Inflasi terjaga di angka yang baik,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin pagi, 8 September 2025.
Ia menjelaskan, deflasi pada Agustus dipengaruhi turunnya harga sejumlah komoditas seperti tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Namun, pada minggu pertama September, masih ada tujuh provinsi yang mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), terutama karena lonjakan harga cabai merah dan cabai rawit.
Untuk itu, Tito meminta pemerintah daerah bersama Bulog dan kementerian/lembaga terkait terus memperkuat intervensi harga pangan, salah satunya dengan memperluas distribusi Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diminta untuk rutin dilakukan setelah sebelumnya berhasil digelar serentak pada Agustus 2025.
Selain membahas inflasi, Tito juga menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia mencatat sejak 25 Agustus hingga awal September, ada 228 aksi unjuk rasa di 35 provinsi, dengan 42 kabupaten/kota mengalami demonstrasi anarkis dan 102 kabupaten/kota relatif kondusif.
Menurut Tito, potensi konflik sosial harus diantisipasi dengan langkah cepat dan terukur, mulai dari penghentian kekerasan, rekonsiliasi, hingga rekonstruksi pasca kejadian.
“Diharapkan, langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan di tingkat atas ini dapat mendinginkan suasana,” tegasnya.
Mendagri juga mengingatkan kepala daerah untuk aktif membangun komunikasi dengan masyarakat melalui rapat Forkopimda, pertemuan dengan tokoh lokal, serta kegiatan pro-rakyat.
Ia menekankan pentingnya gaya kepemimpinan yang sederhana, santun, dan mengedepankan solusi nyata di lapangan.
Menanggapi arahan Mendagri, Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang), Yuas Elko, menegaskan pihaknya akan memperkuat pengendalian inflasi melalui penyaluran beras SPHP dan Gerakan Pangan Murah di daerah.
“Terus berjalan, ya, SPHP, Gerakan Pangan Murah. Selain itu, pemutakhiran data kemiskinan lewat DTSEN juga harus dipercepat agar bantuan sosial tepat sasaran,” kata Yuas usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin pagi, 8 September.
(Sya'ban)
11 Mei 2026
12:15
