PALANGKA RAYA – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengadakan Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan bagi kabupaten/kota se-Kalteng di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa pagi 9 September 2025.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, yang hadir mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib diterapkan seluruh perangkat daerah.
Menurut Leonard, penerapan PUG sudah diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Karena itu, perspektif gender harus masuk ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan nasional. Setiap perangkat daerah harus memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan,” ujarnya melalui Hamka.
Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan.
“Kebijakan responsif gender terwujud bila didukung data yang akurat. Hal ini menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Leonard mengingatkan bahwa keberhasilan PUG tidak mungkin dicapai oleh satu perangkat daerah saja. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar integrasi gender dapat berjalan efektif.
“Kunci keberhasilan PUG adalah kolaborasi. Tidak ada perangkat daerah yang bisa berjalan sendiri. Semua harus bersinergi, saling melengkapi, dan mendukung,” tegasnya.
Sementara itu, Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Provinsi Kalteng, Ricko Brilyanu, dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman pemangku kepentingan mengenai integrasi gender dalam kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sekaligus mendorong percepatan pencapaian indikator pembangunan gender.
“Melalui workshop ini, kita ingin memastikan program pembangunan benar-benar memberi manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, lansia, maupun kelompok rentan,” ungkapnya.
Ricko menambahkan, kegiatan ini diharapkan menghasilkan beberapa capaian, antara lain peningkatan pemahaman peserta mengenai kesetaraan gender, tersusunnya rencana tindak lanjut di setiap kabupaten/kota, serta tumbuhnya komitmen pimpinan daerah untuk mendukung kebijakan responsif gender.
Kehadiran berbagai unsur dari Bapperida, Dinas P3APPKB, dan Inspektorat kabupaten/kota se-Kalteng menunjukkan bahwa komitmen bersama terhadap pembangunan inklusif terus diperkuat.
Pemerintah Provinsi Kalteng berharap, workshop ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga melahirkan gagasan yang konstruktif demi terwujudnya pembangunan yang sistematis, terukur, dan berkeadilan gender di seluruh daerah.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
