PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menyelenggarakan Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan Bagi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 9 September 2025.
Workshop dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hamka yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung.
Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka menegaskan bahwa Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.
“Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan nasional yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi,” ucapnya.
Selain itu pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kebijakan responsif gender terwujud bila didukung data yang akurat. Hal ini menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu juga, keberhasilan PUG tidak mungkin dicapai oleh satu perangkat daerah saja.
“Kunci keberhasilan PUG adalah kolaborasi. Tidak ada perangkat daerah yang bisa berjalan sendiri. Semua harus bersinergi, saling melengkapi, dan saling mendukung,” lanjutnya.
Sementara itu, laporan panitia disampaikan oleh Pengawas Perempuan dan Anak Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Ricko Brilyanu. Dalam laporannya, Ricko menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai integrasi gender dalam dokumen kebijakan pembangunan daerah, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mendorong percepatan pencapaian indikator pembangunan gender.
“Melalui workshop ini, kita ingin memastikan program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, lansia, maupun kelompok rentan lainnya,” tuturnya.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan sejumlah capaian, antara lain peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep kesetaraan gender, tersusunnya rencana tindak lanjut di setiap kabupaten/kota, serta meningkatnya komitmen pimpinan daerah dalam mendukung kebijakan responsif gender.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap workshop ini tidak hanya menjadi forum berbagi pengetahuan, tetapi juga melahirkan gagasan yang konstruktif serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, integrasi perspektif gender diharapkan dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan demi kemajuan pembangunan daerah,” ungkapnya. (yud)
