PURUK CAHU – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, Rejikinoor, S.Sos., menegaskan bahwa pembahasan perubahan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan pijakan penting untuk memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
“Ini bukan hanya hitung-hitungan belanja daerah, tapi tentang bagaimana rakyat merasakan langsung hasil pembangunan. Mulai dari pelayanan publik yang lebih baik, fasilitas umum yang layak, hingga penguatan ekonomi masyarakat, semuanya harus berjalan beriringan,” tegas Rejikinoor saat rapat di Gedung DPRD, Senin (25/8/2025).
Komisi I, kata dia, akan mengawal ketat tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan penegakan aturan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat nyata. Transparansi dan keterbukaan disebutnya sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Politisi yang dikenal vokal ini juga mengajak seluruh elemen, baik pemerintah daerah, legislatif, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam mengawasi jalannya pembangunan. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat sangat penting agar anggaran tidak hanya berhenti di program, tapi hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka,” ujarnya.
Menurut Rejikinoor, arah kebijakan anggaran tahun ini harus mampu menyeimbangkan kebutuhan perkotaan dan pedesaan. Ia menekankan, pembangunan di Murung Raya harus inklusif dan tidak meninggalkan satu wilayah pun.
“Dengan semangat kebersamaan, kita berharap perubahan anggaran ini bukan hanya menjadi dokumen resmi, tetapi benar-benar menjadi tonggak menuju Murung Raya yang lebih maju, merata, dan sejahtera,” tutupnya penuh optimisme.
