SAMPIT – Persiapan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) masih terkendala minimnya anggaran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah menegaskan bahwa sudah ada Perda Keolahragaan yang seharusnya dijadikan solusi.
Perda Keolahragaan yang sudah disahkan beberapa tahun lalu seharusnya bisa menjadi jalan keluar. Dalam aturan itu diatur keterlibatan pihak ketiga, terutama perusahaan besar swasta (PBS), untuk ikut membina cabang olahraga (cabor) di Kotim.
“Konsepnya seperti bapak asuh setiap cabor. Kalau ada 58 PBS dan hanya 30-an cabor di Kotim, mestinya tidak berat bagi satu perusahaan membina satu cabor,” paparnya, Rabu 1 Oktober 2025.
Riskon menambahkan, sampai sekarang Perda tersebut belum ditindaklanjuti oleh pemkab karena Dispora belum menyusun naskah petunjuk pelaksanaannya.
DPRD, kata dia, akan mendorong Dispora segera menindaklanjuti aturan tersebut agar dunia olahraga di Kotim tetap bisa berkembang meski anggaran daerah terbatas. “Ada feedback yang menguntungkan daerah jika PBS ikut ambil bagian. Potensi ini harus dimaksimalkan,” tandasnya.
Riskon menjelaskan, pada tahun 2025 pemerintah daerah telah menganggarkan dana hibah sebesar Rp1 miliar untuk KONI. Namun hingga kini pihaknya belum menerima laporan perkembangan lebih lanjut dari Dispora terkait progres penggunaan anggaran tersebut.
“Nantinya dalam rapat kerja, kami juga menanyakan persoalan ini. Karena Porprov 2026 sudah semakin dekat dan perlu ada langkah konkret,” tegasnya.
Menurut Riskon, kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan membuat ruang pembangunan semakin terbatas. Ia menyebut dana transfer pusat untuk Kotim diproyeksi turun sekitar Rp300 miliar, sehingga APBD yang diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun, kemungkinan hanya berada di angka Rp1,9 triliun.
“Dampaknya termasuk pada pembinaan olahraga yang akhirnya berkurang, namun itu masih menunggu regulasi kementerian keuangan bagaimana kepastiannya,” jelasnya.
Namun pengurangan anggaran tersebut digantikan dengan sejumlah program strategis langsung dari pusat seperti makan bergizi, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih dan berbagai program lainnya sehingga bukan dalam bentuk dana transfer APBD.
Sementara itu sebelumnnya, Kepala Dispora Kotim Wiyono menyebut kondisi anggaran tahun depan juga sangat terbatas. Pagu hibah untuk KONI tahun 2026 hanya sebesar Rp750 juta, lebih kecil dibanding tahun ini yang mencapai Rp1 miliar.
“Posisi anggarannya memprihatinkan. Kami belum ada pandangan bagaimana bisa memberangkatkan atlet ke Porprov di Kotawaringin Barat tahun depan. Tapi saya tetap berkeinginan paling tidak bisa menyiapkan cabang olahraga untuk Porprov 2026,” ujarnya.
Wiyono menegaskan, sebagian besar anggaran 2025 terserap untuk belanja TPP pegawai. Sementara untuk kegiatan, nyaris tidak ada. “Untuk tahun ini kegiatan Dispora hanya Musorkablub KONI dan Gubernur Cup. Itu pun Gubernur Cup karena Kotim menjadi tuan rumah, jadi kami dukung melalui anggaran perubahan,” jelasnya.
Melihat keterbatasan anggaran, pihaknya akan berusaha menggandeng perusahaan swasta agar turut membantu pembinaan atlet. “Kalau saya masih dipercaya memimpin Dispora, kami akan merangkul perusahaan. Karena pembinaan atlet ini juga tugas swasta. Kita akan buat MoU untuk memajukan olahraga di Kotim,” pungkasnya. (nardi)
