PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan bahwa bencana banjir tidak hanya berdampak pada permukiman warga, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah. Banyak lahan pertanian produktif di Kalteng berisiko rusak akibat genangan air yang terus berulang setiap tahun.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalteng, Alpius Patanan, saat menghadiri Rapat Pembahasan Lokasi Cetak Sawah Terdampak Banjir di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalteng, Selasa, 7 Oktober 2025.
“Dari hasil kajian risiko bencana, banyak wilayah pertanian kita berada di zona bahaya tinggi. Kalau tidak diantisipasi, banjir bisa menggerus hasil panen dan menurunkan ketahanan pangan masyarakat,” ujar Alpius.
Menurut data Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2026, potensi kerugian akibat banjir di Kalteng mencapai Rp25,71 triliun, termasuk kerugian di sektor pertanian. Wilayah yang paling rentan terhadap banjir antara lain Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotawaringin Timur, yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi padi.
“Kalau banjir melanda di tengah masa tanam atau menjelang panen, dampaknya bisa sangat besar. Ini bukan hanya urusan kebencanaan, tapi juga soal ekonomi dan pangan masyarakat,” kata Alpius.
Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Kalteng yang didominasi dataran rendah dan dilalui banyak sungai besar membuat potensi banjir sulit dihindari. Namun, menurutnya, kerentanan ini dapat dikurangi dengan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan pertanian dan mitigasi bencana.
“Kegiatan cetak sawah atau pembangunan irigasi sebaiknya mempertimbangkan peta risiko banjir. Jangan sampai investasi pertanian justru terendam air setiap musim hujan,” jelasnya.
BPBD Kalteng, lanjut Alpius, kini tengah memperkuat koordinasi dengan Dinas TPHP dan Dinas PUPR untuk mengintegrasikan rencana kontinjensi banjir ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pelatihan penyusunan rencana kontinjensi juga terus dilakukan di tingkat kabupaten/kota agar aparatur setempat memiliki pedoman jelas ketika bencana terjadi.
“Selama ini banyak daerah belum memiliki panduan operasional yang detail. Padahal, rencana kontinjensi itu bisa menjadi acuan ketika harus mengevakuasi warga, mengamankan lahan, atau melindungi aset pertanian,” ujarnya.
Alpius menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan BPBD, terdapat 99 kecamatan di Kalteng dengan bahaya banjir kategori tinggi dan 37 kecamatan dengan kategori sedang. Namun, kapasitas kesiapsiagaan daerah masih tergolong rendah karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana logistik.
“Kami terus mendorong peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat agar tidak hanya reaktif saat banjir datang. Mitigasi harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa periode Oktober hingga April merupakan masa kritis banjir di wilayah Kalteng. Karena itu, petani dan masyarakat diminta memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan pemerintah daerah.
“Menjaga drainase, tidak membuang sampah ke sungai, dan mengikuti informasi dini cuaca bisa membantu mengurangi dampak banjir. Kesiapsiagaan masyarakat adalah fondasi pertama dari ketahanan daerah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
