PALANGKA RAYA – Pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) ke depan menghadapi tantangan yang semakin berat. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Leonard menegaskan bahwa dinamika ekonomi nasional dan regional menuntut daerah untuk beradaptasi dengan cepat dan bekerja lebih efektif.
Pemerintah Pusat, kata dia, menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng tahun 2025 mencapai 5,60 persen, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan hingga 7,3 persen pada 2029, dalam rangka mendukung target nasional 8 persen pada 2029.
“Pembangunan perekonomian Kalimantan Tengah ke depan mengalami tantangan yang semakin berat, lebih menantang dari periode-periode sebelumnya,” ujar Leonard.
Ia menjelaskan, beban fiskal daerah semakin besar akibat penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang dilakukan untuk efisiensi. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat.
“Persoalannya, kapasitas fiskal tiap-tiap daerah dan kegiatan ekonomi yang menjadi basis pajak daerah tidaklah sama,” katanya.
Meski demikian, Leonard mengajak seluruh pihak untuk bersikap realistis dengan memanfaatkan seluruh potensi dan modal yang dimiliki daerah. Ia menyebut, total belanja pemerintah di Kalimantan Tengah—baik dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Dana Desa, maupun APBN melalui instansi vertikal—mencapai Rp33,9 triliun.
“Kita mengoptimalkan modal yang kita miliki. Modal government expenditure ini, walaupun nominalnya semakin berkurang, harus dioptimalkan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui disiplin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi,” tegasnya.
Leonard menambahkan, Rakor Percepatan Pertumbuhan Ekonomi ini digelar sebagai upaya untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan nasional.
Forum tersebut juga diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan sembilan langkah konkret sebagai panduan bagi daerah dalam mempercepat laju ekonomi.
Langkah tersebut meliputi percepatan realisasi APBD, peningkatan penanaman modal, percepatan pembangunan infrastruktur daerah, pengendalian harga pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sesuai potensi daerah, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan berusaha.
Menurutnya, sembilan langkah tersebut harus diimplementasikan melalui kerja sama lintas sektor dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pelaku usaha dan masyarakat.
“Kita semua harus bergerak bersama, tidak bisa sektoral. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Leonard.
(Sya'ban)
