PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan siap memperjuangkan pengembalian status administratif Desa Dambung yang kini masuk wilayah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Desa yang sebelumnya berada di Kabupaten Barito Timur itu beralih status setelah terbitnya Permendagri Nomor 40 Tahun 2018, yang menetapkan wilayah tersebut menjadi bagian dari Kalimantan Selatan.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Apung, mengatakan bahwa Pemprov Kalteng tetap konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait persoalan batas wilayah tersebut.
“Kita sesuaikan nanti, ini kan menyangkut aspirasi masyarakat dan tata batas yang sebenarnya sudah jelas,” ujarnya di Palangka Raya, Rabu, 15 Oktober 2025.
Leonard menuturkan, penyelesaian masalah ini memerlukan upaya diplomatik antarpemerintah daerah dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kuncinya di Kemendagri, karena ini melibatkan dua provinsi, Kalsel dan Kalteng. Mudah-mudahan Desa Dambung bisa kembali ke wilayah Kalteng,” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Kalteng untuk membahas kembali status administratif Desa Dambung.
“Menunggu dari tokoh masyarakat Barito Timur, termasuk Pak Bupati. Karena eksekusinya ada di kepala daerah. Kalau DPRD hanya memfasilitasi,” ujarnya, Kamis, 3 Juli 2025.
Menurut Purdiono, sejumlah tokoh masyarakat Barito Timur kini tengah membentuk panitia sebagai bentuk respons atas perpindahan wilayah itu. Ia menegaskan, secara historis dan administratif, Desa Dambung merupakan bagian dari Barito Timur.
“Dulu cuma seperempat wilayah yang masuk Tabalong, tapi setelah dicek malah habis semua wilayah Desa Dambung. Bukan hanya Desa Dambung, desa lain pun ikut terdampak,” jelasnya.
Purdiono menegaskan, Komisi I DPRD Kalteng akan mendorong agar pembahasan mengenai batas wilayah tersebut segera dibuka kembali.
Ia menambahkan, persoalan Desa Dambung tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga menyangkut identitas sosial dan sejarah masyarakat setempat.
“Yang paling terdampak itu Desa Dambung, tapi beberapa desa lain juga ikut terkena imbasnya,” ujarnya.
(Syauqi)
