PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan transportasi yang aman dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna jalan.
Hal itu ditegaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi Kalteng Tahun 2025-2027, di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Rabu, 15 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Herson menyampaikan bahwa keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi.
Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, kepolisian, dunia usaha, hingga masyarakat, harus menjadi pondasi utama dalam membangun budaya keselamatan jalan.
“Keselamatan adalah urusan semua pihak. Tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Pemerintah daerah, kepolisian, akademisi, swasta, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Kolaborasi menjadi kunci utama agar upaya pengurangan kecelakaan benar-benar terasa di lapangan,” ujar Herson.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah menindaklanjuti arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).
Regulasi tersebut mengatur langkah strategis melalui lima pilar utama, yakni sistem berkeselamatan, jalan berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, serta penanganan korban kecelakaan.
Menurutnya, lima pilar ini tidak hanya menjadi kerangka kerja teknis, tetapi juga dasar moral untuk menciptakan lingkungan transportasi yang berorientasi pada keselamatan manusia.
“Tanpa koordinasi tidak akan ada hasil, tanpa kolaborasi tidak akan ada keselamatan. Inilah semangat yang harus terus kita jaga,” tegasnya.
Herson menilai, tantangan dalam penanganan keselamatan masih cukup besar. Beberapa daerah belum maksimal mengaktifkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ), sementara keterbatasan SDM dan anggaran juga menjadi hambatan tersendiri.
Meski begitu, ia optimistis bahwa dengan semangat dan kerja sama lintas sektor, perubahan positif bisa diwujudkan.
“Saya yakin, semangat kita jauh lebih besar dari tantangan yang dihadapi. Kita tidak boleh menunggu perubahan, kita harus menjadi pemimpin perubahan,” katanya dengan penuh semangat.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan keselamatan jalan sebagai gerakan sosial bersama, bukan hanya program birokratis.
Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin berlalu lintas, penggunaan helm dan sabuk pengaman, hingga kesadaran terhadap bahaya kelelahan dan kecepatan berlebih, harus terus digalakkan.
“Setiap nyawa yang bisa diselamatkan adalah keberhasilan kita bersama. Mari ubah cara pandang bahwa keselamatan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tapi bagian dari budaya hidup sehari-hari,” ucapnya.
Melalui kegiatan Monev tersebut, Herson berharap hasil evaluasi yang diperoleh tidak hanya menghasilkan rekomendasi administratif, tetapi juga strategi nyata di lapangan.
Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif memperkuat koordinasi, mengintegrasikan data kecelakaan, dan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi titik rawan secara cepat dan akurat.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi. Mari kita jadikan ini sebagai gerakan bersama untuk masa depan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
