SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Sihol Parningotan Lumban Gaol, menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, banyak sopir angkutan mengeluhkan persoalan antrean panjang saat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU di Sampit.
Menurut Gaol, persoalan antrean BBM subsidi, khususnya solar, sudah berlangsung lama namun belum juga ada solusi nyata dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Masalah ini tidak pernah tuntas, padahal sudah bertahun-tahun para sopir mengeluh,” ujarnya, Kamis 16 Oktober 2025.
Ia menyoroti bahwa di hampir semua SPBU di Sampit, antrean solar bersubsidi didominasi oleh kelompok preman yang berkedok sebagai tukang parkir.
“Bahkan, di satu SPBU bisa ada tiga hingga empat orang preman yang mengatur antrean dan memungut uang dari para sopir,” ungkapnya.
Para sopir truk dan pikap mengaku harus membayar sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu agar bisa mendapatkan solar tanpa perlu antre panjang.
“Hal ini jelas sangat meresahkan dan merugikan para pengguna BBM subsidi yang seharusnya dilindungi,” tegas Gaol.
Ia juga menuturkan, berdasarkan informasi dari sejumlah warga, aksi premanisme di SPBU ini bisa bertahan lama karena diduga mendapat jaminan dari oknum aparat.
“Mereka berani bertindak karena merasa aman. Jika pernah ada penertiban, itu biasanya karena setoran macet,” katanya menambahkan.
Gaol mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas praktik pungutan liar di SPBU.
“Kita ingin kondisi ini segera dibenahi agar masyarakat, khususnya para sopir angkutan, bisa bekerja dengan tenang dan merasa dilindungi,” tutupnya. (Nardi)
