PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi tantangan besar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Anggaran daerah tahun depan diperkirakan turun drastis akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengungkapkan penurunan anggaran ini cukup signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya.
“Disaat pelantikan Pak Shalahuddin kemarin, Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa terjadi pengurangan APBD kita. Tahun 2024 APBD kita sebesar Rp10,2 triliun, kemudian APBD 2025 kemarin difinalkan sebesar Rp8,3 triliun, dan 2026 turun menjadi Rp7,3 triliun,” kata Junaidi belum lama ini.
Namun, menurut dia, angka tersebut masih bisa lebih rendah dari perkiraan. “Waktu pelantikan Pak Shalahuddin, Pak Gubernur menyampaikan bahwa mungkin riilnya nanti 2026 itu hanya Rp5,3 triliun. Artinya, terjadi penurunan hampir Rp4,9 triliun dibandingkan tahun 2024,” ujarnya.
Junaidi menyebut, penurunan anggaran ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah .
“Jadi terkait hal ini, jujur saja kita memahami bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur akan pusing tujuh keliling untuk mengatur anggaran ini,” katanya.
Meski begitu, Junaidi tetap optimistis pemerintah daerah mampu beradaptasi dan menjaga arah pembangunan tetap tepat sasaran.
“Namun kita tetap berkeyakinan bahwa Pak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya akan mampu menyusun pembangunan yang efektif, efisien, namun juga tetap menyentuh kepentingan dasar masyarakat dengan dana Rp5,3 triliun ini,” ujarnya.
(Syauqi)
