PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah di tengah penurunan proyeksi APBD 2026.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
Fraksi Nasdem mendorong Pemerintah Provinsi memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sejumlah langkah strategis.
“Fraksi Nasdem mendorong Pemprov untuk memperluas basis pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, dan kerja sama strategis dengan sektor swasta,” ujar Toga.
Menurut Fraksi Nasdem, langkah-langkah tersebut harus diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat agar potensi kebocoran pendapatan bisa diminimalisasi. “Upaya ini perlu diiringi dengan pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran pendapatan,” lanjutnya.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga menekankan pentingnya efektivitas dalam belanja daerah. “Kami mengingatkan agar setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan indikator kinerja yang terukur, serta dilaksanakan secara efisien dan berorientasi hasil,” kata Toga.
Fraksi Nasdem menegaskan bahwa alokasi belanja wajib harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. “Pengalokasian belanja wajib harus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan,” ujarnya.
(Syauqi)
30 Mei 2026
18:43
