PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di wilayah perkotaan. Kenaikan ini dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada kemiskinan di pedesaan, tetapi juga menaruh perhatian serius pada dampak urbanisasi dan ketimpangan ekonomi di kota.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng, Muhajirin, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, belum lama ini.
“Selama ini tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi terutama di perdesaan. Namun, berdasarkan rilis BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada 25 Juli 2025, persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 5,22% (per September 2024) menjadi 5,46% (per Maret 2025). Sebaliknya, di perdesaan mengalami penurunan dari 5,29% (per September 2024) menjadi 4,97% (per Maret 2025),” ujar Muhajirin.
Menurut Fraksi Demokrat, kondisi ini menandakan bahwa kemiskinan di kota tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan struktural yang kompleks.
“Fenomena ini menjadi sinyal bahwa kemiskinan di wilayah perkotaan terkait erat dengan isu urbanisasi, biaya hidup tinggi, ketimpangan akses lapangan kerja, keberdayaan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, hunian yang layak, hingga penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Fraksi Demokrat pun mempertanyakan strategi pemerintah provinsi dalam menanggulangi masalah tersebut.
“Bagaimana langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk secara umum mengentaskan kemiskinan, dan secara khusus mengatasi lonjakan tingkat kemiskinan di perkotaan? Mohon penjelasan,” ucap Muhajirin.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti fenomena yang mereka sebut sebagai pemiskinan diri, yakni perilaku konsumtif masyarakat miskin yang justru memperparah kondisi ekonomi mereka.
Berdasarkan rilis BPS per Maret 2025, penduduk miskin di Kalteng membelanjakan 29,69 persen penghasilannya untuk rokok kretek filter, sementara hanya 2,79 persen untuk pendidikan.
“Jelas bahwa fenomena pemiskinan diri ini merupakan isu psikologis yang diwujudkan dalam bentuk gaya hidup yang sangat tidak sehat,” tutur Muhajirin.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu hadir dengan pendekatan yang lebih humanis untuk mengubah pola pikir masyarakat miskin.
“Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengatasi fenomena pemiskinan diri para penduduk miskin tersebut? Mohon tanggapan,” kata Muhajirin.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
