SAMPIT – Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti minimnya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rapat kerja pembahasan APBD tahun 2026, Senin 20 Oktober 2025.
Sekretaris Komisi I M Abadi menilai anggaran yang tersedia belum memadai untuk menunjang pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP).
“DPMPTSP ini garda terdepan pelayanan masyarakat. Kami minta kekurangan lima bulan listrik dan internet diakomodir agar pelayanan tidak terhambat,” tegasnya.
Anggota Komisi I lainnya, Abdul Kadir menyoroti pentingnya kegiatan promosi investasi melalui expo berskala nasional agar potensi daerah semakin dikenal investor luar.
“Tanpa promosi, bagaimana daerah ini bisa menjual potensi yang kita miliki. Pendidikan dan kesehatan juga bagian dari daya tarik investasi. Kalau itu tak dipromosikan, bagaimana investor tertarik,” katanya.
Kepala DPMPTSP Diana Setiawan menyatakan pada tahun anggaran 2026 DPMPTSP Kotim mendapat pagu sebesar Rp7,7 miliar, turun Rp1,8 miliar dibanding tahun sebelumnya. Penurunan itu merupakan bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Diana menjelaskan, pagu tersebut digunakan untuk sejumlah program kegiatan yang fokus pada pengembangan iklim investasi dan modal.
“Untuk pengembangan iklim investasi dan modal hanya enam juta saja. Bidang penanaman modal dan kegiatan pengawasan perizinan juga mendapatkan porsi terbatas,” ujarnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran berdampak pada keterbatasan operasional kantor, termasuk kekurangan dana untuk membayar gaji PPPK serta operasional internet dan listrik di kantor maupun MPP yang berada dalam satu gedung.
“Layanan internet dan listrik kami hanya bisa hidup tujuh bulan. Lima bulan sisanya belum teranggarkan, kekurangan Rp328 juta,” ungkapnya.
Selain itu juga masih kekurangan kebutuhan operasional hingga tak bisa mengikuti even expo nasional 2025 ataupun 2026 nantinya yang sangat penting bagi kelangsungan daerah menarik investor skala nasional ke Kotim.
Hingga total kekurangan mencapai sekitar Rp1,3 miliar, diharapkan ini menjadi perhatian agar pelayanan publik di MPP tetap berjalan optimal. (nardi)
