PALANGKA RAYA – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membawa dampak cukup besar terhadap pelaksanaan program kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Salah satu instansi yang terkena imbas langsung adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng, yang kini harus melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan realisasi kegiatan.
Kepala Dishub Provinsi Kalteng Yulindra Dedy mengatakan, penurunan alokasi TKD membuat pihaknya perlu mengatur ulang prioritas kegiatan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dengan keterbatasan anggaran.
“Semua organisasi perangkat daerah terkena dampaknya, tinggal besar kecilnya saja. Kami di Dishub tentu melakukan penyesuaian agar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan,” jelas Dedy di Palangka Raya, Senin, 20 Oktober 2026.
Dedy menyebutkan, beberapa program yang terdampak antara lain peningkatan fasilitas keselamatan jalan, pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, serta kegiatan patroli kendaraan over dimension over loading (ODOL).
“Fasilitas keselamatan jalan dan pembuatan rambu perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Termasuk juga patroli ODOL, akan kami evaluasi agar tetap efektif walau dengan efisiensi,” imbuhnya.
Menurutnya, Dishub Kalteng akan fokus pada kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran transportasi. Upaya efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa penurunan dana transfer dari pusat mencapai Rp 1,851 triliun, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor S-62/PK/2025.
“Dana transfer turun dari Rp 4,173 triliun menjadi Rp 2,321 triliun. Kondisi ini jelas memengaruhi kapasitas fiskal daerah,” ungkap Leonard.
Meskipun terjadi penurunan tajam, Leonard menegaskan bahwa Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program prioritas daerah.
“Kami tetap fokus pada program strategis yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Kartu Huma Betang Sejahtera. Namun pelaksanaannya tentu akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal tahun 2026,” ujarnya.
Leonard juga memaparkan bahwa APBD Kalteng 2024 sebesar Rp 10,2 triliun mengalami penurunan menjadi Rp 8,3 triliun pada 2025, dan diproyeksikan sekitar Rp 7,3 triliun pada 2026.
“Artinya, perlu dilakukan pengetatan dan efisiensi agar program tetap berjalan, tanpa mengorbankan layanan publik,” tutupnya.
(Sya'ban)
11 Mei 2026
12:15
