PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana mengevaluasi kinerja dua badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai belum memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, mengatakan, hingga kini kontribusi terbesar terhadap PAD masih berasal dari PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Bank Kalteng). Bank daerah itu, kata Leonard, menunjukkan kinerja keuangan yang baik, pertumbuhan laba yang berkelanjutan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang sehat.
“Sementara itu, terhadap BUMD lainnya, yaitu PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur, Pemerintah Provinsi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyertaan modal, kinerja investasi, serta potensi peningkatan dividen untuk memperkuat kontribusi terhadap PAD pada periode mendatang,” ujar Leonard saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Demokrat terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kalteng, beberapa waktu lalu.
Selain evaluasi BUMD, Leonard menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga terus memperkuat efisiensi dan transparansi penerimaan daerah melalui sistem pembayaran non-tunai.
Sejumlah inovasi telah diterapkan, di antaranya melalui kanal perbankan, e-PAHARI, dan aplikasi Samsat HUMA BETANG. Pemerintah juga tengah memfinalisasi penerapan QRIS dan Electronic Data Capture (EDC) di seluruh loket pelayanan, termasuk Kantor Samsat.
“Langkah ini merupakan bagian dari program Cashless Region yang bertujuan memperkuat integritas fiskal daerah, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh,” katanya.
(Syauqi)
