PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan alokasi belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada sektor-sektor pelayanan dasar yang berdampak langsung pada masyarakat.
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, mengatakan pemerintah provinsi mengutamakan kegiatan yang menyentuh kebutuhan pokok warga, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, serta pengentasan kemiskinan.
“Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Pemprov Kalteng mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, serta pengentasan kemiskinan,” ujar Leonard saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi PKB terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kalteng, beberapa waktu lalu.
Leonard menjelaskan, pengalokasian belanja wajib atau mandatory spending tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah, katanya, akan melaksanakan belanja tersebut secara efisien dan berorientasi hasil untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Dalam hal pemenuhan belanja mandatory spending tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mengutamakan prinsip efektif dan efisien, serta memperhitungkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan, untuk menghindari pemborosan anggaran,” katanya.
(Syauqi)
