JAKARTA— Anggota DPR RI F. Alimudin Kolatlena, menegaskan bahwa penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utama untuk mempercepat pembangunan Provinsi Maluku.
Fokus utama, menurutnya, adalah optimalisasi sumber daya alam laut yang melimpah, yang selama ini belum tergarap secara maksimal meski berpotensi menjadi penggerak ekonomi utama wilayah timur Indonesia.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Kolatlena menyoroti bahwa Maluku memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 3.000 kilometer dengan kekayaan hayati laut yang tak tertandingi, termasuk cadangan ikan tuna, kakap, dan udang yang mencapai jutaan ton per tahun.
“Potensi ini bukan hanya soal hasil tangkapan, tapi juga peluang besar untuk industri pengolahan, pariwisata bahari, dan ekspor. Namun, tanpa dukungan maksimal dari DPR RI dan kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kita akan kehilangan momentum,” tegas Kolatlena, Jumat 31 Oktober 2025.
Kolatlena menekankan perlunya sinergi yang lebih erat, di mana pemerintah pusat menyediakan anggaran infrastruktur seperti pelabuhan terpadu dan fasilitas pendingin, sementara daerah fokus pada pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan vokasi.
“Contohnya, pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) harus didorong sebagai prioritas nasional untuk memangkas biaya logistik hingga 30% dan membuka akses pasar global,” tutur Kolatlena merujuk pada inisiatif Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Upaya ini sejalan dengan agenda Gerindra untuk pemerataan pembangunan, di mana Kolatlena aktif menggagas program pelatihan teknologi kelautan bagi pemuda Maluku guna ciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
Selain itu, politisi Gerindra Dapil Maluku ini mendukung pengembangan UMKM berbasis hasil laut, seperti olahan ikan kaleng dan kerajinan mutiara, melalui platform digital untuk akses pasar yang lebih luas.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat komitmen untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan.
Komitmen ini ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menghadiri pertemuan sekaligus makan malam bersama Komisi V DPR RI dan para pejabat dari mitra kerja Komisi V DPR RI yang digelar di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis, Kemarin.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Reses Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat, khususnya dalam pembahasan arah pembangunan infrastruktur, transportasi, dan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Komisi V DPR RI yang telah berkenan hadir di “Kota Ambon Manise.”
(Adista)
