PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prov. Kalteng menggelar Coaching Clinic Triwulan III Tahun 2025 dan Rapat Pembahasan Rencana Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Eka Hapakat (AEH) Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Jumat 31 Oktober 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar TPAKD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam rangka memperluas akses keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Mewakili Sekda Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, membuka kegiatan secara resmi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi, mengevaluasi capaian, serta merumuskan arah kebijakan TPAKD yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Melalui Coaching Clinic ini, kami berharap setiap TPAKD Kabupaten/Kota dapat melakukan self-assessment terhadap efektivitas program yang telah berjalan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung keberlanjutan program TPAKD sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan yang inklusif,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Prov. Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, dalam sambutannya menekankan bahwa percepatan akses keuangan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar 4,99 persen (year on year), dengan sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai kontributor utama.
“OJK telah meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 serta memperkenalkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen untuk mengukur capaian inklusi keuangan di daerah,” tambahnya.
Ada tiga fokus utama dalam kegiatan Coaching Clinic ini, yakni mendorong pemerataan akses keuangan, memperkuat sinergi antar lembaga, serta meningkatkan literasi dan kemandirian finansial masyarakat.
“Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kalteng,” ungkapnya. (yud)
